Selasa, 02 November 2010

PERLINDUNGAN HUKUM PADA BURUH WANITA OUTSOURCING (KONTRAK) DAN SERIKAT BURUH

PERLINDUNGAN HUKUM PADA BURUH WANITA OUTSOURCING (KONTRAK) DAN SERIKAT BURUH 



Diajukan untuk memenuhi tugas Kelompok 
mata kuliah Masalah Hukum Perburuhan
 pada semester V
Jurusan Administrasi Negara



EKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI CIMAHI
( STIA – CIMAHI )
2010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah 
Keadaan ekonomi saat sekarang ini yang tidak menentu dan akibat perkembangan zaman, para wanita ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja. Wanita memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun ketrampilan. Eksistensi kaum wanita di abad ke-20 ini nantinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga.  Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak "marginalisasi" dan "privatisasi" pekerjaan wanita, serta mengkonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan.
Akan tetapi, sekarang ini banyak diberitakan, dimana para buruh kontrak outsourcing merasa tidak diperhatikan kesejahteraan oleh perusahaan, sehingga mereka melakukan aksi demontrasi yang menuntut kebijaksanaan perusahaan untuk lebih memperhatikan para buruh  outsourcing dalam memberikan perlindungan.Masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kenyataan tersebut terjadi karena berbagai pemikiran inovatif yang muncul, baik dalam bentuk spesialisasi produk, efisiensi dan lain-lain.
Untuk memperoleh keunggulan kompetitif, ada dua hal yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan ketenagakerjaan, yakni melakukan hubungan kerja dengan pekerja melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan melakukan outsourcing.  Buruh outsourcing merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu perjanjian kerja, karena apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, maka buruh  outsourcing tidak mendapatkan hak-hak normatif sebagaimana layaknya tenaga kerja atau buruh biasa, walaupun masa kerja sudah bertahun-tahun. Masa kerja buruh outsourcing tidak merupakan faktor penentu, karena tiap tahun kontrak kerjasama dapat diperbarui, sehingga masa pengabdian dimulai lagi dari awal  saat terjadi kesepakatan kontrak kerja antara perusahaan dengan buruh. 
Hak lainnya seperti, pesangon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UMPK (Pasal 156 ayat (3)), uang pengganti perumahan dan pengobatan (Pasal 156 ayat (4)) dan uang pengganti cuti tahunan yang bersangkutan saat penghentian hubungan kerja, serta uang gaji yang dihitung sejak diberhentikan, merupakan bukan hak dari buruh outsourcing.Perusahaan selain menggunakan sistem kontrak dalam waktu tertentu dengan masa cobaan kerja tiga bulan pada buruhnya, perusahaan juga menggunakan sistem kerja borongan. Sistem kerja borongan dipergunakan oleh perusahaan untuk mengimbangi pesanan konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang banyak.  Perjanjian kerja antara buruh dengan perusahaan sering menggunakan sistem perjanjian kerja dalam waktu tertentu berdasarkan lama waktu dan selesainya suatu pekerjaan yang disebut dengan buruh outsourcing. Para buruh outsourcing dengan menggunakan perjanjian waktu tertentu telah merugikan buruh. Dalam hal gaji, buruh hanya memperoleh gaji pokok dan uang makan yang besarnya minim. Para buruh outsourcing tidak memperoleh tunjangan kesejahteraan dan kesehatan. Selain itu, buruh  outsourcing juga terancam PHK secara sepihak dari perusahaan. Dengan demikian, buruh harus menerima perlakuan tersebut, karena begitu sulitnya untuk mencari   pekerjaan.
Kontrak kerja dengan masa percobaan yang dilakukan oleh perusahaan, secara langsung menguntungkan perusahaan, karena perusahaan tidak akan menambah upah buruh berdasarkan lama kerja. Perusahaan hanya membayar upah buruh dengan masa percobaan dan lamanya pekerjaan dapat diselesaikan oleh buruh. Selain itu, buruh yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial buruh (JAMSOSTEK), karena masih dalam masa percobaan.
Keadaan buruh yang demikian, penting diperhatikan untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk buruh  outsourcing dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakkan-kebijakkan yang mengatur perlindungan hukum bagi buruh, sehingga perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. 
Pada tahun 2003 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh, dengan pertimbangan bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan. 
Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:
1.      Instansi pemerintah yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan. 
2.      Lembaga swasta berbadan hukum yang memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Suatu ketentuan yang memberikan perlindungan efektif berkenaan dengan kedudukan pekerja waktu tertentu di mana pekerja outsourcing berada, terdapat dalam Pasal 59 ayat (7) yang menjelaskan, bilamana ketentuan yang diuraikan tentang sifat pekerjaan waktu tertentu sesekali selesai, paling lama 3 (tiga) tahun, musiman, berhubungan dengan produk baru, bukan bersifat tetap, perpanjangan satu kali, pembaharuan satu kali, maka pekerja itu demi hukum menjadi pekerjaan untuk waktu tidak tertentu atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan tetap. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1.      Bagaimanakah proses perjanjian outsourcing pada buruh wanita? 
2.      Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para buruh wanita outsourcing yang bekerja di perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 
3.      Permasalahan apa yang timbul antara buruh wanita outsourcing dengan pihak perusahaan, dan bagimanakah cara mengatasinya? 
1.3  Tujuan Penelitian 
Untuk penelitian ini hal-hal yang menjadi tujuan penulis adalah: 
1.      Untuk mengetahui proses perjanjian outsourcing pada buruh wanita. 
2.      Untuk mengetahui perlindungan hukum para buruh wanita outsourcing yang bekerja di perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
3.      Untuk mengetahui permasalahan apa yang timbul antara buruh wanita outsourcing dengan pihak perusahaan, dan bagimanakah cara mengatasinya.
1.4  Manfaat Penelitian 
Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian selalu ditentukan oleh metode penelitiannya, dan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut. 
Ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: 
1.      Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek di lapangan. 
2.      Untuk memberikan masukan penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan. 
3.      Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat yang belum mengetahui tentang perlindungan hukum pada buruh wanita  outsourcing (kontrak) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
1.5  Metode Penelitian 
Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Pada Buruh Wanita Outsourcing (Kontrak) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
1.  Sifat Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang- artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk orang (subjek) itu sendiri,paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pada asas-asas hukum yang dipergunakan dalam perjanjian kontrak kerja. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.
2.  Sumber Data 
a.  Penelitian Kepustakaan 
Merupakan penelitian tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
1)  Bahan Hukum Primer 
Peraturan perundang-undangan yang erat hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2) Bahan Hukum Sekunder 
Meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan     masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan, dengan masalah yang   diteliti. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum. 
3.   Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a.   Penelitian Kepustakaan 
Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum pada buruh wanita outsourcing (kontrak) menurut Undang-Undang No. 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
b.  Penelitian Lapangan 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara: 
1) Pengamatan (Observasi) 
Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau objek yang diteliti di PT. Tyfountex Kartasura. 
2) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang
diteliti. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.
4.   Teknik Analisis Data 
Telah disebutkan di atas bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur-literatur mengenal perlindungan buruh dan perjanjian kerja antara buruh dengan perusahaan menggunakan sistem kontrak kerja waktu tertentu dipadukan dengan pendapat responden di lapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

BAB II
PEMBAHASAN
2.1    Outsourcing pada Buruh Wanita

Fenomena wanita dalam bidang pekerjaan juga dikenal sebagai "industrial redeployment", terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi di dalam industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pengalihan proses produksi yang meliputi transferkapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut sebagaimana diketahui terutama terjadi di dalam industri-industri tekstil, pakaian, dan elektronik. Akan tetapi, dikarenakan komoditi industri-industri tersebut telah mencapai tingkat perkembangan lanjut di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar dan tenaga setengah kasar yang diperlukan di dalam pengalihan proses produksi dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang. Di dalam konteks itulah problematika peran wanita di negara-negara sedang berkembang saat ini hendaknya dipahami.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan,  "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".  Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kata "setiap orang" dalam pasal di atas dapat berupa laki-laki atau perempuan yang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat. 
2.2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khasanah hukum perburuhan / ketenagakerjaan, yakni :
1.      Mensejajarkan istilah pekerja / buruh, istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja; istilah ini sudah lama dupayakan untuk diubah agar lebih sesuai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila.
2.       Menggantikan istilah perjanjian perburuhan (labour agreement) / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah lain yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diganti karena alasan perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal yang sering kali dalam pembuatannya menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh dengan majikan.
3.      Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi pekerja/buruh wanita berdasarkan Undang-Undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari. Namun pengusaha tetap diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini.
4.      Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakannya.
5.      Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin. Pada peraturan perundangan sebelumnya sanksi ini tidak diatur.
Selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan tentang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga memudahkan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mempelajarinya. Sedangkan definisi dari kata buruh itu sendiri menurut UU No. 13/2003 adalah Orang yang bekerja dengan menerima upah atau  imbalan dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya, semua yang bekerja di  ( baik diperusahaan/luar perusahaan ) dan menerima upah atau imbalan adalah buruh.
Perumusan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang buruh outsourcing adalah Pasal 35 yang menyatakan: 
(1)     Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. 
(2)     Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. 
(3)     Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wqjib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. 
2.3 Perlindungan Hukum pada Buruh Wanita  Outsourcing (kontrak) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Khusus untuk melindungi pekerja dengan waktu tertentu atau tenaga kerja kontrak outsourcing, maka ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:  "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari   pengusaha". Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang No. 13 tahun 2003, maka  setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. 
Sedangkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan: 
(1)   Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 
(2)   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
a.       angka waktu; atau
b.      selesainya suatu pekerjaan tertentu.  

2.4 Serikat Buruh
Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan definisi tentang serikat pekerja, yaitu : “ Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”
Sedangkan definisi Serikat pekerja menurut PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ) PT. Jaepsi adalah :“ Organisasi pekerja mayoritas di PT. Japan AE Power Systems Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja ( PUK ) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik ( SPEE ) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI ) yang berkedudukan di kawasan EJIP ( East Jakarta Industrial Park ) plot 8E Cikarang Selatan, Bekasi dengan Nomor pencatatan 687/CTT.250/IX/2007 tanggal 11 September 2007.
Dari dua definisi tadi, tentu kita akan bertanya. Apakah manfaat yang kita dapat, jika kita bergabung dalam serikat pekerja. Hal ini tentulah merupakan hal yang biasa dan sering dipertanyakan. Dan  jawabannya adalah sesuai dengan UU No. 13/2003 yaitu:
1. Memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh.
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Sedangkan definisi dari kata buruh itu sendiri menurut UU No. 13/2003 adalah Orang yang bekerja dengan menerima upah atau  imbalan dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya, semua yang bekerja di  ( baik diperusahaan/luar perusahaan ) dan menerima upah atau imbalan adalah buruh.
Dari tahun ketahun, kita lihat dan dengar begitu banyak perlakuan buruh yang membuat kita sedih dan menangis. Diantaranya: Kasus TKI diluar negeri ( pahlawan Devisa ), Buruh yang ditinggal kabur oleh pengusahanya, perusahaan tutup karena  pailit/kalah tekhnologi dengan Negara lain. Dan dampak yang dirasakan bukan hanya kepada buruh itu sendiri, tetapi juga pada keluarganya. Dalam kasus ini sering kali hak-hak kaum buruh terabaikan. Oleh karena itu, bagi para wakil rakyat yang terpilih dan duduk mewakili kaum buruh, dituntut tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya, kami selaku buruh dapat berdiri membungkukkan dada dan tidak termarjinalkan lagi oleh para pengusaha / orang- orang kaya. Kepada wakil rakyat, kami Tunggu Hasil Nyatamu dalam mensejahterakan kaum buruh.
BAB III
PENUTUP
3.1    Kesimpulan
Dengan demikian, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pembangunan ketenagakerjaan yang berupaya untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, juag memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karakter inilah yang sering menjadi bahan protes oleh investor asing (unfriendly to busines), karena perlindungan kepada tenaga kerja di dalam negeri adalah suatu hal yang umum dan normal pada sebagian besar pemerintah di negara manapun di dunia ini.
Permasalahan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelaksanaannya yang diluar apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di mana pengusaha masih banyak membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang menjadi hak-hak para buruhnya, agar para buruhnya tidak terlalu jauh menuntut haknya, saat sekarang banyak perusahaan yang menggunakan sistem kerja kontrak dengan buruh pada waktu tertentu. 








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar