Minggu, 16 Mei 2010

Etika Administrasi Negara


Etika Administrasi Negara

1.1  Beberapa Definisi
Ø  Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak
Ø  Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan.
Ø  Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah.
Ø  Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)
1.2  Definisi Etika Administrasi
Ø  Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982)
Ø  Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen
Ø  Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat
1.3  Posisi Etika dalam Studi Administrasi
Ø  Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika).
Ø  Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien.
Ø  Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.
1.4  4 aliran pemikiran etika
Ø  Teori Empiris: etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan
Ø  Teori Rasional: manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika.
Ø  Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk.
Ø  Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa.
1.4  Konteks Etika

1.5  Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich
Ø  Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum.
Ø  Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan menyeleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik.
1.6  Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah
Ø  Bohong kepada publik
Ø  Korupsi, kolusi, nepotisme
Ø  Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain
Ø  Melanggar sumpah jabatan
Ø  Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan  kepentingan publik
1.7  Kenapa diperlukan peraturan etika?
Ø  Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi.
Ø  Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk.
Ø  Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi.
Ø  Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu perlu etika.
1.8  Kenapa perilaku tidak etis terjadi?
Ø  Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial).
Ø  Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri
Ø  Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.
1.9  kajian etika administrasi
Ø  Minimalisme moral yang berlangsung menyebabkan rendahnya kualitas "kebijakan" yang diambil dalam tindakan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM di tengah impitan hidup rakyat kecil menunjukkan rendahnya kualitas moral dari kebijakan itu, disebabkan di dalam konsep "kebijakan" inheren muatan nilai-nilai moral ("bijak"), sehingga kebijakan yang tidak "bijak" sama artinya dengan kebijakan tak bermoral minimalist morality.
Ø  Julia Kristeva, dalam Black Sun: Depression and Melancholia (1989), melukiskan "manusia minimalis" sebagai manusia yang terjatuh ke kondisi ketidakbermaknaan hidup atau kehampaan eksistensi (the meaningless of Being), yaitu manusia yang terjerembab ke titik nadir kehidupan, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dibanggakan, yang menjadikannya malu menghadapi realitas hidup sendiri
Ø  Imoralitas bangsa, Ada kaitan erat antara "kualitas moral" dan "kualitas politik"
Ø  Alasdair MacIntyre dalam After Virtue (1999), masyarakat yang kurang atau tidak memiliki kesadaran dan kesepakatan tentang kebajikan moral (virtue) dan keadilan (justice), mesti kurang atau tidak memiliki basis masyarakat politik, akan menjadi ancaman bagi masyarakat
1.10          Pertimbangan moral
Ø  Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial
1.11          Kasus-kasus dalam masyarakat
Ø  Prita mulyasari vs RS Omni Internasional
Ø  Kasus porong Sidoarjo
Ø  Kasus poso
Ø  Kasus GAM di NAD
Ø  dll

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar