Rabu, 31 Maret 2010

HUKUM KELUARGA

HUKUM KELUARGA


Diajukan untuk memenuhi tugas Kelompok mata kuliah Hukum Perdata
pada semester 3
Jurusan Administrasi Negara











SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI CIMAHI
( STIA – CIMAHI )
2009




Daftar Isi
Kata pengantar……………………………………………………………………………………….......i
Daftar Isi…………………………………………………………………………………………..ii
Bab I Pendahuluan………………………………………………………………………………...1
1.1 Latar belakang…………………………………………………………………………1
1.2 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………2
1.3 Permasalahan………………………………………………………………………….2
1.4 Metode………………………………………………………………………………...3
Bab II Pembahasan………………………………………………………………………………..4
2.1 Pengertian Hukum Keluarga………………………………………………………….4
2.2 Sumber Hukum Keluarga……………………………………………………………..5
2.3 Asas-asas Hukum Keluarga…………………………………………………………..5
2.4 Ruang Lingkup Hukum Keluarga…………………………………………………….6
2.5 Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga………………………………………..7
Bab III Penutup………………………………………………………………………………….8
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………..iii



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum. Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para sejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih kontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau lembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks, dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, mereka yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum, praktik-praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran yang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai oleh studi tentang yurisprudensi, hukum dan aturan sipil. Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya melalui lembaga atau institusi hukum.

Bidang hukum, Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang antara lain :
1. Hukum perdata,
2. Hukum publik,
3. Hukum pidana,
4. Hukum acara,
5. Hukum tata Negara, dan
6. Hukum internasional.
Hukum perdata Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
1. Hukum keluarga
2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris
1.2 Maksud dan tujuan
Ada pun maksud dsan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata pada semester 3 Jurusan Administrasi Negara.

1.3 Permasalahan
Permasalalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
1. Pengertian Hukum Keluarga
2. Sumber Hukum Keluarga
3. Asas-Asas Hukum Keluarga
4. Ruang Lingkup hukum Keluarga
5. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga
1.4 Metode
Metode yang dipakai dalam pembuatan makalah ini adalah metode kepustakaan dimana membandingkan data yang di peroleh kemudian memaparkan dan menjelaskan sesuai dengan data yang diperoleh tersebut.





BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Keluarga
Istilah hukum keluarga berhasal dari terjemahan kata familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris). Ali Affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “ keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan,kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir)”.(Affandi, 1986:93).
Pengertian Menurut Bahasa Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah (seketurunan) dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah yaitu pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keturunan yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Hukum perkawinan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan perkawinan. Hukum perkawinan bagian dari Hukum islam dan hukum islam bagian dari ajaran agama islam. Kawin yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (W.J.S Poerwadarmintha, 1976: 453).
Ada dua pokok kajian dsalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali Affandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan :
1. Keluarga sedarah, adalah pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama.
2. Perkawinan, kekeluargaan perkawinan adalah pertaliaan keluarga yang terdapat karena perkawinan anatara seorang dengan keluarga sedarah dengan istri.

2.2 Sumber Hukum Keluarga
Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam sumber yaitu: (1) hukum tertulis dan (2) sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dariberbagai macam peraturan perundangan, yurisprudensi, dan teraktat, sedangkan sumber hukum keluarga tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Sumber hukum keluarga tertulis, dikemukakan berikut ini :
1. Kitab undang – undang hukum perdata (KHU Perdata).
2. Peraturan perkawinan campuran.
3. Ordonansi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon.
4. UU No. 32 Tahun 1945 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam).
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2.3 Asas – Asas Hukum Keluarga
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 ditemukan 5 (lima) asas yang paling perinsip dalam hukum keluarga yaitu :
1. Asas Monogami (Pasal 27 BW; Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974) asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.
2. Asas Konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikataka salah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian.
3. Asas persatuan bulat, suatu asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. (pasal 119 KUH Perdata)
4. Asas Proporsional, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat.
5. Asas tak dapat dibagi – bagi suatu asas bahwa tiap – tiap perwalian hanya dapat satu wali (pasal 331 KUH Perdata). Pengecualian dari asas ini adalah (1) jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta (pasal 351 KUH Perdata) dan (2) jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang – barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia (pasal 361 KUH Perdata).
Asas – asas itu dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keluarga, khususnya tentang hukum perkawinan.

2.4 Ruang Lingkup Hukum Keluarga
Apabila kita kaji definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum keluarga maka dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga yaitu :
1. Perkawinan,
2. Perceraian,
3. Harta benda dalam perkawinan,
4. Kekuasaan orang tua,
5. Pengampuan, dan
6. Perwalian.
Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawianan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan karena apabila mengkaji ketiga hal itu, telah mencakup secara singkat tentang pembahasan kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

2.5 Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga
Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapa dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
1. Hak dan kewajiban antara suami-istri.
2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya.
3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan.
Hak dan kewajiban antara suami-istri adsalah hak dan kewajiban yang timbul adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah senagai berikut :
1. Menegakkan rumah tangga.
2. Keseimbangn dalam rumah tangga dan dalam pergaukan rumah masyarakat.
3. Suami-istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami-istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala seuatu keperluan rumah tanga sesuai dengan kemampuannya.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalikan si suami maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan kewajiban orang tua dengan anak dikemukakan sebagai berikut :
1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat 1 nomor 1 tahun 1974).
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (pasal 46 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974).
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tua.
5. Orang tua mewakili anka di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.
6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak mengadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melansungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya. (pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974).
Kewajiban yang ketiga disebut dengan alimentasi, alimentasi adalah kewajiban dari seorang anak untuk memerikan nafkah terhadap orang tuana manakala sudah tua.



BAB III
PENUTUP


Bahwa ruanglingkup kajian hukum keluarga meliputi peratuaran keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan pemberiaan maskawin, perwalian dan lain-lain. Jadi hukum keluarga adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan dan perwalian.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar